Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa Tunjuk dalam mendukung tertib administrasi bangunan gedung, Perbekel Desa Tunjuk I Made Arnawa, S.SKar., M.Sn. turun langsung ke tengah masyarakat .

Administrator 06 Agustus 2026 Dibaca 54 Kali
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa Tunjuk dalam mendukung tertib administrasi bangunan gedung, Perbekel Desa Tunjuk I Made Arnawa, S.SKar., M.Sn. turun langsung ke tengah masyarakat .
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa Tunjuk dalam mendukung tertib administrasi bangunan gedung, Perbekel Desa Tunjuk I Made Arnawa, S.SKar., M.Sn. turun langsung ke tengah masyarakat untuk melaksanakan pendataan terhadap bangunan yang digunakan sebagai usaha pariwisata maupun warung makan di wilayah Desa Tunjuk.
 
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 640/7426/DPUPR/2026 tertanggal 14 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pendataan Bangunan Gedung yang Belum Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diterima oleh Pemerintah Desa Tunjuk pada 23 Juli 2026.
Melalui kegiatan tersebut, Perbekel bersama perangkat desa melakukan pendekatan secara langsung kepada para pemilik usaha guna memberikan sosialisasi sekaligus melakukan pendataan terhadap bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 
 Pendataan ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan administrasi serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penataan bangunan gedung.
Dalam kesempatan tersebut, I Made Arnawa, S.SKar., M.Sn. menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata sebagai bentuk pengawasan, melainkan upaya memberikan pendampingan kepada masyarakat agar memahami pentingnya legalitas bangunan. Dengan memiliki PBG, bangunan akan memiliki kepastian hukum, mendukung keamanan konstruksi, serta meningkatkan kualitas tata ruang dan pengembangan sektor pariwisata di Desa Tunjuk.
 
Pemerintah Desa Tunjuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya pemilik usaha pariwisata, rumah makan, kafe, dan usaha lainnya yang belum memiliki PBG untuk bersikap kooperatif dalam proses pendataan. Data yang diperoleh akan diteruskan kepada instansi terkait sebagai bagian dari pelaksanaan program pendataan bangunan gedung sesuai arahan Pemerintah Kabupaten.
 
Melalui sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan tercipta tertib administrasi bangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan Desa Tunjuk sebagai desa yang maju, tertata, dan berdaya saing di sektor pariwisata.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

71.9% Realisasi

APBDes 2026 Pelaksanaan

Rp 3.848.186.636,62 Rp 2.766.894.777,08
Pendapatan 75.29%
Realisasi: Rp 1.354.494.474,77 Anggaran: Rp 1.799.013.369,00
Belanja 66.91%
Realisasi: Rp 1.287.320.353,00 Anggaran: Rp 1.924.093.318,31
Pembiayaan 100%
Realisasi: Rp 125.079.949,31 Anggaran: Rp 125.079.949,31
75.3% Realisasi

APBDes 2026 Pendapatan

Rp 1.799.013.369,00 Rp 1.354.494.474,77
Hasil Usaha Desa 100%
Realisasi: Rp 27.789.369,00 Anggaran: Rp 27.789.369,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 100%
Realisasi: Rp 5.303.000,00 Anggaran: Rp 5.303.000,00
Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 368.827.000,00 Anggaran: Rp 368.827.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 42.56%
Realisasi: Rp 142.972.000,00 Anggaran: Rp 335.911.000,00
Alokasi Dana Desa 83.31%
Realisasi: Rp 532.000.000,00 Anggaran: Rp 638.575.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 86.47%
Realisasi: Rp 113.100.000,00 Anggaran: Rp 130.800.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 78.59%
Realisasi: Rp 111.750.000,00 Anggaran: Rp 142.200.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 100%
Realisasi: Rp 29.538.000,00 Anggaran: Rp 29.538.000,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Realisasi: Rp 20.000.000,00 Anggaran: Rp 20.000.000,00
Bunga Bank 80.38%
Realisasi: Rp 3.215.105,77 Anggaran: Rp 4.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 96.070.000,00
66.9% Realisasi

APBDes 2026 Pembelanjaan

Rp 1.924.093.318,31 Rp 1.287.320.353,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 70%
Realisasi: Rp 834.449.853,00 Anggaran: Rp 1.192.100.881,31
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 71.55%
Realisasi: Rp 238.660.500,00 Anggaran: Rp 333.577.437,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 51.38%
Realisasi: Rp 147.839.000,00 Anggaran: Rp 287.720.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 40.75%
Realisasi: Rp 23.900.000,00 Anggaran: Rp 58.645.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 81.6%
Realisasi: Rp 42.471.000,00 Anggaran: Rp 52.050.000,00